MEDIASATU.INFO – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Bayu Permana, menilai pengawasan terhadap pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) di daerahnya masih bersifat administratif. Ia menekankan perlunya peningkatan substansi dan kualitas program agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Bayu, selama ini CSR cenderung fokus pada pelaporan dokumen dan formalitas, sehingga kontribusi perusahaan kurang dirasakan langsung oleh warga. Hal ini dinilai membuat program CSR kurang optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
“CSR seharusnya dirancang sesuai kebutuhan masyarakat lokal, terukur, dan berdampak langsung bagi warga, bukan hanya sebagai kewajiban administratif perusahaan,” ujar Bayu. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan pelaksanaan program yang nyata di lapangan.
Bayu juga menyoroti peran Forum CSR dan Tim Fasilitasi pemerintah yang perlu diperkuat. Forum CSR diharapkan fokus pada koordinasi perusahaan yang sudah berkomitmen, sementara perusahaan yang belum patuh perlu didorong agar programnya dapat berjalan efektif dan bermanfaat.
Meski DPRD dan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengaudit penggunaan dana CSR secara internal perusahaan, Bayu mendorong agar perusahaan secara sukarela menyusun CSR yang berdampak jangka panjang bagi masyarakat sekitar.
Dengan langkah ini, Bayu berharap program CSR di Kabupaten Sukabumi tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
