BeritaDPRD Kabupaten SukabumiDprd sukabumi

DPRD Kabupaten Sukabumi Siap Teruskan Aspirasi HMI ke Pemerintah Pusat

9
×

DPRD Kabupaten Sukabumi Siap Teruskan Aspirasi HMI ke Pemerintah Pusat

Sebarkan artikel ini

MEDIASATU.INFO – DPRD Kabupaten Sukabumi menerima audiensi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi yang menyampaikan sejumlah aspirasi terkait isu-isu nasional, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, hingga berbagai kebijakan ekonomi yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, selasa (14,07,2026).

Audiensi yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi tersebut menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan para wakil rakyat. Berbagai masukan disampaikan HMI sebagai bentuk kepedulian terhadap kebijakan pemerintah yang tengah menjadi perhatian publik.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib dan konstruktif. Ia menegaskan bahwa setiap masukan dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang harus ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga legislatif.

Menurutnya, sebagian besar isu yang disampaikan HMI merupakan kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI. Meski demikian, DPRD Kabupaten Sukabumi berkomitmen meneruskan seluruh aspirasi tersebut melalui mekanisme yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjembatani kepentingan masyarakat daerah dengan pemerintah pusat.

Selain membahas MBG dan RUU Perampasan Aset, audiensi juga menyinggung persoalan stabilitas ekonomi, penguatan UMKM, serta berbagai kebijakan yang dinilai memerlukan perhatian pemerintah pusat. DPRD berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Melalui forum tersebut, DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Sinergi antara mahasiswa, pemerintah, dan lembaga legislatif diharapkan mampu melahirkan masukan yang konstruktif demi mendukung pembangunan daerah sekaligus memperkuat kebijakan nasional yang berkeadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *