MEDIASATU.INFO – Pagi itu, Ibu Sari, seorang warga Desa Mekarjaya, menatap lahan sawahnya yang berbatasan dengan area tambang emas PT Borneo. Beberapa bulan lalu, perusahaan menggelar musyawarah dengan warga, menyebarkan janji-janji tentang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun kini, Sari hanya bisa menghela napas. “Dulu mereka bilang akan transparan dan peduli pada warga. Nyatanya, kami tidak tahu apa-apa soal dokumen izin mereka,” ujarnya lirih, dikutip Mediasatu.info.
Sejak sidak Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi pada 8 Januari 2026, warga seperti Sari merasa ada celah besar antara janji dan realita. “Sidak itu membuka mata kami. Dokumen AMDAL mereka saja tidak lengkap, tapi aktivitas tambang tetap jalan,” lanjut Sari. Baginya, tambang bukan sekadar urusan perusahaan atau pemerintah, tapi urusan masa depan lingkungan dan anak cucunya.
Bagi Pak Herman, petani lokal yang lahannya berbatasan dengan area tambang, ketidakpastian ini menimbulkan kecemasan lain. “Ladang kami terancam longsor, air irigasi bisa tercemar. Kami ingin tambang memberi manfaat, bukan ancaman,” ujarnya sambil menunjuk irigasi yang mengalir ke sawahnya.
Musyawarah Oktober 2025 lalu di Aula Kantor Desa Mekarjaya sempat memberi secercah harapan. Legislator Taopik Guntur, Kades Wida, dan unsur TNI-Polri hadir untuk menengahi dialog antara PT Borneo dan warga. Namun harapan itu kini terasa hampa. “Kita cuma dapat janji, administrasi mereka amburadul. Kami butuh kepastian hukum, bukan kata-kata manis,” kata Sari.
Selain ancaman terhadap lahan pertanian, warga juga khawatir soal posisi Ciemas sebagai bagian dari Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp). Status ini menuntut kelestarian alam, tapi aktivitas tambang berpotensi merusak ekosistem dan merendahkan reputasi internasional wilayah mereka. Pak Herman menambahkan, “Ini bukan sekadar soal emas. Ini soal warisan alam anak cucu kami.”
Sementara itu, DPRD Kabupaten Sukabumi telah meminta klarifikasi terkait dokumen AMDAL dan izin lingkungan. “Kalau tidak ada kepastian, kami minta Gubernur Dedi Mulyadi turun tangan. Jangan sampai Ciemas dikuras emasnya tapi ditinggalkan kerusakan,” ujar sumber DPRD kepada Mediasatu.info.
Di balik janji manis perusahaan, warga Mekarjaya kini berada di persimpangan antara harapan dan kekhawatiran. Mereka menunggu tindakan nyata PT Borneo. Apakah perusahaan akan menjadi mitra pembangunan yang benar-benar peduli lingkungan dan masyarakat, atau justru menjadi aktor yang mengancam status UNESCO dan kelestarian alam Sukabumi, menjadi pertanyaan yang terus membayang.
“Yang kami mau cuma satu: hidup aman, lahan tetap subur, anak-anak bisa bermain tanpa takut tambang merusak lingkungan. Itu saja,” kata Ibu Sari menutup perbincangan, menatap horizon hijau di desa yang kini penuh ketidakpastian, demikian dikabarkan Mediasatu.info.
