BeritaDPRD Kabupaten Sukabumi

Fraksi PKB DPRD Sukabumi Soroti Jalan Rusak hingga Akurasi Bansos dalam Hasil Reses 2026

5
×

Fraksi PKB DPRD Sukabumi Soroti Jalan Rusak hingga Akurasi Bansos dalam Hasil Reses 2026

Sebarkan artikel ini

MEDIASATU.INFO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sukabumi menyampaikan hasil Reses ke-1 Tahun 2026 dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu (1/4/2026).

Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sukabumi, Bayu Permana, menjelaskan bahwa laporan tersebut merupakan rangkuman aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses pada 4–6 Februari 2026 di berbagai daerah pemilihan. 

Dalam hasil reses tersebut, Fraksi PKB menyoroti sejumlah persoalan krusial yang menjadi keluhan masyarakat, terutama di sektor infrastruktur dan kesejahteraan sosial.

Di bidang pembangunan, kondisi jalan rusak menjadi keluhan paling dominan yang disampaikan warga. Selain itu, masyarakat juga mengusulkan pembangunan jembatan penghubung antar desa serta peningkatan penerangan jalan umum di wilayah yang masih minim. 

Sementara itu, pada sektor pemerintahan dan pelayanan publik, Fraksi PKB menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan administrasi, termasuk percepatan pengurusan dokumen kependudukan serta penguatan kapasitas pemerintah desa.

Persoalan bantuan sosial (bansos) juga menjadi perhatian serius. Masyarakat mendorong agar penyaluran bansos dilakukan berdasarkan data yang lebih akurat dan transparan agar tepat sasaran. 

Di sektor ekonomi, warga mengusulkan peningkatan akses permodalan bagi pelaku UMKM, pelatihan keterampilan, serta optimalisasi bantuan di bidang pertanian dan perikanan.

Sedangkan di bidang kesejahteraan rakyat, aspirasi mencakup peningkatan insentif bagi kader Posyandu, guru PAUD, dan guru madrasah, serta penguatan program beasiswa dan layanan kesehatan di puskesmas.

Menindaklanjuti hasil tersebut, Fraksi PKB memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi, di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyaluran bansos.

“Kami berharap aspirasi masyarakat ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah ke depan,” ujar Bayu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *