MEDIASATU.INFO – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Persoalan tersebut menjadi salah satu catatan Fraksi Gerindra dalam pandangan umum terhadap Raperda APBD 2027 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (1/10/2026).
Juru bicara Fraksi Gerindra, Hera Iskandar, menilai struktur pendapatan daerah perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, target PAD justru menurun ketika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi diproyeksikan berada pada kisaran 5,44 hingga 7,51 persen.
Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp4,171 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,240 triliun.
Sementara itu, target PAD ditetapkan sebesar Rp897,54 miliar. Angka tersebut turun Rp6,36 miliar atau sekitar 0,70 persen dibandingkan target APBD murni 2026 yang mencapai Rp903,91 miliar.
Kondisi ini mendorong Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah mengevaluasi strategi peningkatan pendapatan agar potensi ekonomi yang berkembang dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap keuangan daerah.
Ketergantungan Transfer Pusat Capai 78,29 Persen
Fraksi Gerindra mencatat pendapatan transfer masih menjadi komponen dominan dalam struktur pendapatan Kabupaten Sukabumi. Dalam RAPBD 2027, kontribusinya diproyeksikan mencapai 78,29 persen dari total pendapatan daerah.
Tingginya proporsi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal dan memperluas ruang pembiayaan pembangunan.
Gerindra mendorong Pemkab Sukabumi mengoptimalkan sumber penerimaan yang menjadi kewenangan daerah, mulai dari digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi hingga peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Optimalisasi Pajak Air Permukaan juga menjadi salah satu sektor yang disorot. Selain itu, pemanfaatan aset daerah yang belum produktif serta pengembangan penerimaan dari sektor pariwisata dan galian dinilai perlu diperhatikan.
Meski demikian, peningkatan PAD diminta tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat agar kebijakan pendapatan tidak menimbulkan beban berlebihan bagi warga maupun pelaku usaha kecil.
Anggaran Infrastruktur Naik, Pengawasan Diminta Diperketat
Di sisi belanja, Fraksi Gerindra turut menyoroti alokasi belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi yang mencapai Rp288,27 miliar. Anggaran tersebut meningkat 57,28 persen.
Kenaikan alokasi ini diharapkan dapat mendorong perbaikan konektivitas wilayah, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas infrastruktur publik.
Namun, Gerindra mengingatkan agar peningkatan anggaran diikuti pengawasan yang ketat, mulai dari proses pengadaan barang dan jasa hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Kualitas konstruksi, transparansi penggunaan anggaran, dan pengendalian potensi kebocoran dinilai menjadi aspek penting agar pembangunan yang dibiayai APBD tidak cepat mengalami kerusakan.
Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan setiap proyek sesuai spesifikasi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Ekonomi Desa Didorong Jadi Sumber Pertumbuhan
Untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus memperluas basis pendapatan daerah, Fraksi Gerindra mengusulkan pengembangan ekosistem ekonomi berbasis desa.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah mengintegrasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP), dan Koperasi Desa Merah Putih.
Melalui keterhubungan program tersebut, koperasi desa diharapkan dapat berperan dalam rantai pasok kebutuhan pangan, sehingga petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi.
Gerindra juga mendorong penguatan sektor pangan melalui optimalisasi anggaran irigasi, termasuk dukungan terhadap pencetakan sawah baru sesuai kebutuhan dan potensi wilayah.
Selain itu, bonus produksi panas bumi sebesar Rp8 miliar diusulkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan panas bumi serta konservasi lingkungan.
BUMD Diminta Berkontribusi terhadap PAD
Penguatan kemandirian fiskal juga dikaitkan dengan pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah mengevaluasi kinerja dan tata kelola BUMD melalui audit yang terukur. Evaluasi tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan pengelolaan sekaligus mendorong peningkatan produktivitas perusahaan daerah.
BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD melalui dividen dan tingkat pengembalian investasi atau return on investment (ROI) yang terukur.
Dengan pembenahan tersebut, perusahaan daerah diharapkan dapat menjalankan fungsi pelayanan dan bisnis secara lebih efektif tanpa menambah beban keuangan pemerintah daerah.
Lima Rekomendasi untuk RAPBD 2027
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Gerindra yang diketuai Teddi Setiadi dan memiliki sekretaris Ruslan Abdul Hakim menyampaikan lima rekomendasi kepada Bupati Sukabumi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pertama, menyelaraskan APBD 2027 dengan Asta Cita, termasuk penguatan program MBG, KDMP, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Kedua, memperkuat ekosistem agroindustri dan pariwisata secara terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketiga, mengoptimalkan PAD melalui digitalisasi dan pembenahan strategi penerimaan daerah.
Keempat, menghitung pembiayaan neto dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp68,58 miliar secara cermat guna mengantisipasi persoalan pembiayaan maupun potensi tunda bayar pada akhir tahun anggaran.
Kelima, melaksanakan lelang dini atau early tender untuk paket belanja modal infrastruktur setelah proses evaluasi gubernur, sehingga pekerjaan fisik dapat dimulai lebih awal pada 2027.
Melalui sejumlah rekomendasi tersebut, Fraksi Gerindra berharap RAPBD 2027 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dirasakan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
