MEDIASATU.INFO – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti sejumlah persoalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Mulai dari rencana pembiayaan defisit hingga kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seluruhnya dinilai perlu mendapat perhatian agar anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Catatan tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PDIP, Junajah Jajah Nurdiansyah, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (1/10/2026).
Dalam penyampaiannya, Junajah menegaskan bahwa penyusunan APBD tidak boleh hanya berorientasi pada besaran pendapatan dan belanja. Setiap alokasi anggaran harus memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta dampak nyata terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“APBD jangan hanya dilihat sebagai dokumen angka pendapatan dan belanja. Setiap kebijakan anggaran harus memiliki arah yang jelas, target yang terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Defisit Anggaran Rp68,58 Miliar Jadi Perhatian
Berdasarkan rancangan APBD 2027, pendapatan Kabupaten Sukabumi diproyeksikan mencapai sekitar Rp4,17 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,24 triliun, sehingga terdapat selisih atau defisit sekitar Rp68,58 miliar.
Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terperinci strategi pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, termasuk penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya.
Menurut Junajah, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati dan transparan. Penggunaan dana untuk menutup defisit juga perlu diarahkan pada program yang mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kejelasan perencanaan tersebut dinilai penting agar pelaksanaan anggaran tidak menimbulkan persoalan baru, terutama ketika pemerintah daerah harus memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar secara bersamaan.
Kemandirian Fiskal Perlu Diperkuat
Selain persoalan defisit, Fraksi PDIP menyoroti pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Sukabumi didorong menggali potensi penerimaan secara optimal agar pembiayaan pembangunan tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Optimalisasi pendapatan, menurut fraksi tersebut, perlu dilakukan melalui kebijakan yang realistis dan terukur, sekaligus memastikan tidak ada potensi penerimaan daerah yang terlewatkan.
Di sisi belanja, Fraksi PDIP mengingatkan agar peningkatan belanja operasional diikuti indikator kinerja yang jelas. Hal itu diperlukan supaya anggaran rutin tidak mengurangi ruang fiskal yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan masyarakat.
Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Tetap Diprioritaskan
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDIP meminta sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam RAPBD 2027.
Pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan.
Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya pemeliharaan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas keselamatan lalu lintas.
Mengingat kondisi geografis Kabupaten Sukabumi yang memiliki wilayah rawan bencana, pemerintah daerah juga didorong memperkuat pemetaan risiko dan membangun basis data mitigasi bencana sebagai dasar penyusunan program.
Langkah pencegahan dinilai perlu direncanakan sejak awal agar kebijakan anggaran tidak hanya berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi.
BUMD Diminta Tingkatkan Kontribusi terhadap Daerah
Persoalan lain yang menjadi perhatian Fraksi PDIP adalah kinerja BUMD. Pemerintah daerah diminta mengevaluasi badan usaha yang belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan maupun perekonomian Kabupaten Sukabumi.
Evaluasi tersebut perlu mencakup pencapaian target usaha, efektivitas pengelolaan, serta manfaat keberadaan BUMD bagi masyarakat.
Fraksi PDIP juga mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui perluasan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, kemudahan perizinan, dan akses pasar.
Belanja pemerintah daerah diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan produk serta jasa pelaku usaha daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, transparansi dan pengawasan anggaran harus diperkuat agar setiap program dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
RAPBD 2027 Diterima untuk Dibahas Lebih Lanjut
Fraksi PDIP pada prinsipnya menerima Raperda APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 untuk melanjutkan pembahasan, dengan sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Junajah menegaskan bahwa pengawalan terhadap pelaksanaan APBD tetap diperlukan setelah anggaran ditetapkan. Hal ini bertujuan memastikan setiap kebijakan benar-benar mendukung pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Menurut Fraksi PDIP, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana program yang dibiayai mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan perubahan nyata.
Dengan demikian, pembahasan RAPBD 2027 diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk memperkuat perencanaan, meningkatkan efektivitas belanja, serta memastikan pengelolaan BUMD dan sumber pendapatan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.
