MEDIASATU.INFO – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sukabumi mengingatkan pemerintah daerah agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Setiap program pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PPP, Andri Hidayana, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (1/10/2026), saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027.
Menurut Andri, arah pembangunan daerah pada 2027 perlu diterjemahkan menjadi kebijakan anggaran yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus terlihat dari terbukanya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan warga, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta membaiknya pelayanan publik.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan masyarakat. Bukan hanya terlihat dalam angka, tetapi hadir dalam kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, berkembangnya UMKM, serta membaiknya pelayanan publik,” ujar Andri.
Agroindustri dan Pariwisata Perlu Diperkuat
Fraksi PPP menilai pengembangan sektor agroindustri dan pariwisata perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian Kabupaten Sukabumi.
Namun, menurut Andri, penguatan agroindustri tidak boleh berhenti pada peningkatan hasil produksi pertanian. Pemerintah daerah perlu mendorong rantai usaha yang lebih lengkap, mulai dari pengolahan, pengemasan, standardisasi, pembiayaan hingga pemasaran produk.
Dengan demikian, petani tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga memperoleh nilai tambah dari hasil produksinya. Upaya tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha bagi UMKM, koperasi, dan masyarakat desa.
“Petani jangan hanya berhenti sebagai produsen bahan mentah. Harus ada nilai tambah yang bisa kembali kepada petani, pelaku usaha, UMKM, koperasi, dan masyarakat desa,” katanya.
Sementara itu, sektor pariwisata perlu didukung oleh infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Konektivitas jalan, transportasi, sanitasi, kebersihan, keamanan, serta jaringan komunikasi menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan.
Fraksi PPP juga mendorong keterlibatan pelaku ekonomi lokal agar pengembangan destinasi wisata memberikan dampak langsung terhadap pendapatan masyarakat di sekitarnya.
Pembangunan Infrastruktur Harus Tepat Prioritas
Selain sektor ekonomi, Fraksi PPP menyoroti pembangunan infrastruktur desa, termasuk jalan desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani, dan jalan setapak yang menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat.
Andri menilai pembangunan infrastruktur harus didasarkan pada kebutuhan riil warga. Keberadaan jalan, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga mendukung akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, lahan pertanian, tempat ibadah, dan pusat kegiatan ekonomi.
“Pembangunan infrastruktur harus melihat fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat. Jangan hanya dihitung dari panjang jalan yang dibangun, tetapi juga berapa banyak masyarakat yang terbantu,” ujarnya.
Untuk itu, pemerintah daerah didorong menyusun skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, jumlah warga yang dilayani, fungsi ekonomi dan sosial, serta tingkat urgensi pelayanan dasar.
Bantuan Desa dan Sarana Keagamaan Jadi Perhatian
Fraksi PPP juga meminta agar Bantuan Keuangan Desa dalam APBD 2027 diarahkan pada program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat berkelanjutan.
Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat infrastruktur dasar, ketahanan pangan, pengembangan UMKM, badan usaha milik desa (BUMDes), pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan sosial.
Andri menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan agar anggaran yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa.
“Bantuan keuangan desa harus tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Di samping itu, Fraksi PPP meminta pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan sarana keagamaan, mulai dari masjid, musala, madrasah, pesantren hingga lembaga pendidikan keagamaan lainnya.
Menurut Andri, fasilitas tersebut bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, melainkan juga berperan dalam pendidikan, pembinaan generasi muda, dan penguatan kehidupan sosial masyarakat.
Serapan Anggaran Bukan Satu-satunya Ukuran
Andri menegaskan, besarnya anggaran yang terserap tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pembangunan. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas, indikator terukur, dan mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Manfaat program harus terlihat dari peningkatan kualitas pelayanan, terbukanya akses ekonomi, membaiknya infrastruktur, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran yang besar harus menghasilkan manfaat yang besar. Program juga harus memiliki target yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi,” tuturnya.
Pandangan Fraksi PPP tersebut menjadi bagian dari pembahasan Raperda APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027. Fraksi PPP menyatakan akan mengawal agar arah kebijakan anggaran tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Bagi Fraksi PPP, APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menghubungkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan desa, peningkatan pelayanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
