MEDIASATU.COM – Persoalan kekeringan dan krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi mendapat perhatian DPRD. Pemerintah daerah didorong tidak hanya mengandalkan distribusi air menggunakan mobil tangki, tetapi mulai menyiapkan sumber air permanen melalui pembangunan sumur bor.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Dadang Hermawan, mengatakan penyediaan sumber air alternatif penting dilakukan mengingat luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi dan keterbatasan armada distribusi air bersih.
Menurut Dadang, Perumdam Tirta Jaya Mandiri (TJM) memang masih menjalankan fungsi sosial dengan menyediakan sejumlah kendaraan untuk memasok kebutuhan air masyarakat. Namun, kemampuan tersebut dinilai belum mampu menjangkau seluruh wilayah yang mengalami kekeringan.
“Di rapat terakhir, aspek sosial tetap berjalan. Ada sejumlah unit mobil khusus untuk menyuplai kebutuhan penduduk,” ujar Dadang, Kamis (3/9/2026).
Ia mencontohkan kondisi di daerah pemilihan (Dapil) VI. Sejumlah kecamatan dan desa mengalami kesulitan mendapatkan air bersih saat musim kemarau. Persoalannya bukan hanya soal pelayanan, tetapi juga keterbatasan sumber air dan jarak distribusi.
Karena itu, Dadang mengusulkan agar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) mengambil peran lebih besar dengan membangun sumur bor atau sumur artesis yang dilengkapi pompa di titik-titik rawan kekeringan.
“Alternatifnya mendorong pembangunan sumur bor dan pompa, sehingga saat ada yang membutuhkan, fasilitasnya tersedia,” katanya.
Menurutnya, pembangunan sumur bor dapat menjadi investasi jangka panjang pemerintah daerah. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat ketika musim kemarau kembali menyebabkan sumber air mengalami penurunan debit.
Gagasan tersebut menjadi semakin relevan di tengah kondisi kekeringan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi. Pada September 2026, BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat puluhan kecamatan telah mengajukan bantuan air bersih. Keterbatasan armada menjadi salah satu kendala dalam mempercepat distribusi mengingat luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi.
Di Kecamatan Nagrak, misalnya, distribusi air bersih masih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang sumber airnya mulai mengering. Hingga 18 September 2026, BPBD melalui P2BK Nagrak mencatat total 215.000 liter air telah disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Kalibunder. Warga Desa Bojong yang selama ini mengandalkan aliran Sungai Cikaso mulai mendapat alternatif melalui rencana pembangunan sumur bor yang didukung program CSR perusahaan.
Dadang menilai, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur air bersih yang dapat digunakan dalam jangka panjang.
Dengan tersedianya sumur bor di wilayah rawan kekeringan, pemerintah tidak harus selalu menunggu terjadinya krisis untuk kemudian mengirimkan bantuan air. Sumber air yang sudah tersedia dapat langsung dimanfaatkan masyarakat ketika musim kemarau tiba.
“Sehingga saat ada yang membutuhkan, fasilitasnya tersedia,” tegasnya.
