MEDIASATU.COM – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap lanjutan. Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, Senin (7/9/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali mengatakan, pemerintah daerah telah memberikan tanggapan terhadap berbagai catatan yang sebelumnya disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD.
Menurut Budi, terdapat sejumlah komponen PAD yang mengalami penurunan. Namun, di sisi lain terdapat pula komponen pendapatan daerah yang mengalami peningkatan.
“Barusan di paripurna apa yang disampaikan oleh fraksi sudah dijawab oleh Pak Bupati Asep Japar dan Pak Wabup Andreas. Ada beberapa yang memang penurunan PAD, tetapi di sisi lain ada kenaikan,” kata Budi.
Setelah rapat paripurna, pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 dijadwalkan berlanjut melalui komisi-komisi DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
DPRD meminta ruang fiskal yang masih tersedia dapat diarahkan untuk membiayai program-program yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah.
Budi mengatakan, apabila terdapat surplus anggaran dalam perubahan APBD, penggunaannya perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita meminta kepada Pak Bupati, kalaupun ada anggaran surplus di perubahan ini bisa digunakan terhadap program-program prioritas yang memang bisa membawa program yang lebih baik, kemudian bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.
Pemkab Sesuaikan Anggaran
Bupati Sukabumi Asep Japar mengakui perubahan PAD dan TKD membuat pemerintah daerah harus melakukan sejumlah penyesuaian dalam penyusunan Perubahan APBD 2026.
Meski demikian, menurut Asep, keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan untuk mengurangi komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Memang ada kenaikan, ada penurunan. Tetap kita tidak berpatokan, tapi tetap kita harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat,” kata Asep.
Asep menyebut pembahasan teknis bersama perangkat daerah akan dilakukan untuk menentukan program yang masih dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Ia menegaskan, sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian dalam Perubahan APBD 2026.
“Infrastruktur yang paling utama, ya. Karena memang Sukabumi, infrastruktur yang paling diutamakan, termasuk pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Kemandirian Fiskal Jadi Perhatian
Selain melakukan penyesuaian belanja, Pemkab Sukabumi juga berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi berbagai sumber pendapatan.
Upaya tersebut mencakup pemutakhiran data, penguatan sistem pemungutan dan pengawasan, digitalisasi, optimalisasi aset daerah dan BUMD, serta pengembangan potensi ekonomi.
Pemerintah daerah menyatakan optimalisasi pendapatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan penerimaan tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha.
Penurunan TKD pada 2026 turut memengaruhi kemampuan keuangan daerah. Kondisi itu membuat pemerintah harus menyesuaikan prioritas pembangunan karena tidak seluruh usulan program dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran.
Di sisi lain, Pemkab Sukabumi juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengantisipasi bencana alam, kondisi darurat, maupun kebutuhan mendesak masyarakat.
Dengan tahapan pembahasan yang masih berjalan, Perubahan APBD 2026 diharapkan tidak sekadar menjadi penyesuaian angka dalam dokumen keuangan, tetapi juga menjadi momentum evaluasi terhadap program yang telah berjalan sekaligus mempertajam sasaran pembangunan daerah.
