MEDIASATU.COM – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi memberikan sejumlah catatan terhadap rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Salah satu sorotan utama berkaitan dengan rencana penundaan atau pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 10 hingga 20 persen.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu, Jumat (4/9/2026).
Fraksi Gerindra berpandangan bahwa kondisi keuangan daerah yang tengah mengetat tidak semestinya langsung berdampak pada hak tambahan penghasilan ASN. Fraksi tersebut meminta pemerintah daerah mencari alternatif efisiensi pada sejumlah belanja lain.
Hera menyebut aparatur pemerintah memiliki peran dalam pelaksanaan berbagai program pelayanan masyarakat, termasuk penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem hingga penanggulangan bencana.
Karena itu, Gerindra mengusulkan agar efisiensi terlebih dahulu diarahkan pada belanja operasional rutin, perjalanan dinas dan kegiatan seremonial sebelum menyentuh TPP ASN.
Anggaran Jalan dan Irigasi Jadi Sorotan
Selain TPP ASN, Fraksi Gerindra menyoroti struktur belanja modal dalam rancangan Perubahan APBD 2026.
Berdasarkan catatan yang disampaikan Fraksi Gerindra, total Belanja Modal mengalami kenaikan sekitar 19,05 persen atau Rp70,13 miliar. Namun, pada saat yang sama, alokasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi justru tercatat mengalami pengurangan sebesar Rp3,45 miliar atau 1,88 persen.
Di sisi lain, Belanja Modal Peralatan dan Mesin meningkat sekitar 56,35 persen atau Rp48,24 miliar, sedangkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan naik 59,13 persen atau Rp46,87 miliar.
Fraksi Gerindra meminta komposisi tersebut dikaji kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat.
Menurut catatan fraksi, jalan dan irigasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi warga, termasuk sektor pertanian, UMKM serta distribusi hasil produksi.
Soroti PAD dan Defisit Anggaran
Gerindra juga memberikan perhatian terhadap kondisi pendapatan daerah. Dalam rancangan perubahan APBD tersebut, target PAD disebut mengalami penurunan sekitar Rp8,73 miliar atau 0,97 persen.
Sementara itu, defisit anggaran tercatat meningkat dari sekitar Rp68,58 miliar menjadi Rp149,72 miliar atau naik 118,30 persen. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penyesuaian SiLPA hasil audit BPK sebesar Rp169,72 miliar.
Fraksi Gerindra juga menyoroti adanya dana yang belum terserap, antara lain sekitar Rp81,11 miliar pada RSUD/BLUD dan Rp65,12 miliar pada Kas Bebas RKUD.
Kondisi tersebut menjadi catatan Fraksi Gerindra terkait efektivitas perencanaan serta penyerapan anggaran daerah.
Empat Rekomendasi Gerindra
Dalam pandangan fraksinya, Gerindra menyampaikan empat rekomendasi untuk menjadi bahan pembahasan Perubahan APBD 2026.
Pertama, meminta pengembalian anggaran jalan dan irigasi sebesar Rp3,45 miliar melalui rasionalisasi belanja gedung dan peralatan yang masih dapat ditunda.
Kedua, mempertahankan TPP ASN secara utuh dengan mengarahkan efisiensi pada perjalanan dinas, kegiatan seremonial dan belanja operasional rutin.
Ketiga, mendorong digitalisasi pendapatan untuk meningkatkan optimalisasi pajak dan retribusi daerah tanpa menambah beban pelaku UMKM.
Keempat, meminta percepatan penyerapan kas BLUD melalui evaluasi pengelolaan keuangan RSUD/BLUD agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dan kebutuhan obat-obatan.
Selanjutnya, Fraksi Gerindra menyatakan akan mengawal sejumlah rekomendasi tersebut dalam pembahasan teknis di tingkat komisi maupun Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi.
